Tips Pembobolan ATM

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja tak bosan mengingatkan nasabah banknya agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi di anjungan tunai mandiri (ATM). Jahja sekali lagi menyerukan kewaspadaan menyusul terjadinya pembobolan sejumlah ATM di bank tersebut.

Untuk mencegah pembobolan rekening, bos BCA ini memberikan tips bagi nasabah bank. Salah satu cara yang paling efektif, menurut dia, adalah menutup jari ketika memasukkan kode PIN di ATM. “Yang penting harus mengedukasi nasabah untuk menutup jari saat memasukkan PIN," ujar Jahja, di sela-sela konferensi pers, Rabu, 5 Maret 2014.

Penutupan jari saat memasukkan kode PIN ini, menurut dia, sangat penting karena di sejumlah ATM alat penutup PIN dicopot oleh pembobol rekening. Di banyak kasus, setelah penutup PIN dicopot, para pembobol menunggu nasabah masuk ke bilik ATM untuk kemudian menyalin PIN tersebut.

Ia menjelaskan, total duit 112 nasabah yang diambil oleh pembobol ATM BCA mencapai Rp 1,2 miliar. Namun Rp 726 juta di antaranya, kata Jahja, sudah diselamatkan.

Meskipun sisa nilai kerugian Rp 500-an juta yang tak bisa diselamatkan dianggap bukan angka yang signifikan, Jahja menilai pembobolan tersebut merupakan pelajaran berharga. "Agar kami terus bekerja sama dengan kepolisian dan Imigrasi," ucapnya.

Seperti diketahui, pada Senin lalu kepolisian menangkap sindikat pembobol rekening bank melalui ATM. Enam warga negara Malaysia dibekuk setelah membobol 112 rekening nasabah BCA dengan memasang skimmer dan kamera di mesin ATM.

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/087559757/Tips-Menghindari-Pembobolan-ATM-dari-Bos-BCA

Perkembangan BPR syariah

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) selama 2013 relatif stagnan. Jumlah BPRS dari 158 menjadi 160. Sedangkan jumlah kantor masih tetap 398. Modal menjadi kendala utama dalam pembukaan cabang.
Direktur Utama BPRS Rifatul Ummah, Betty Royani, mengatakan BPRS di Indonesia mengeluhkan peraturan BI mengenai minimum modal untuk membuka cabang. Menurutnya, BPRS memerlukan peraturan yang agak longgar, utamanya dalam hal modal.
"Dengan kondisi yang belum begitu besar, kita butuh dukungan. Aturan jangan terlalu ketat," ujar Betty, Rabu (30/10).
Direktur Utama BPRS Irsyadi, Mahrus Junaedi, sepakat bahwa pemenuhan modal disetor untuk setiap cabang menjadi kendala. "Pemenuhan modal disetor untuk setiap cabang harus setor 75 persen dari ketentuan modal minimum wilayah," ujar dia.
Namun, menurutnya, regulasi mengenai perbankan syariah sudah cukup memadai, seperti yang terlihat dari perkembangan bank syariah yang cukup menggembirakan dimana hampir semua bank plat merah memiliki unit syariah. Porsi share perbankan syariah dari sistem perbankan di Indonesia perlu ditingkatkan. Seiring dengan pertumbuhan bank syariah, SDM menjadi kendala.
Mahrus mengatakan BPRS adalah bank kecil sehingga tingkat kesejahteraan yang diberikan kepada pegawainya sesuai dengan kondisinya. "Makanya banyak pegawai yang keluar masuk, terutama mereka ingin bekerja di bank umum syariah yang mungkin lebih besar yang diperoleh dalam hal kesejahteraan," ujar dia.
Untuk menambah SDM yang handal dalam bisnis syariah, Mahrus mengatakan Asbisindo menjalankan program penguatan SDM. Program tersebut utamanya dilaksanakan di BPRS yang tidak mempunyai training center.
"Biasanya dilaksanakan gabungan bagi BPRS terutama yang  asetnya belum besar," ujar dia.
Ekonom Perbankan Syariah, Agustianto, mengatakan untuk mendorong pertumbuhan jumlah dan kantor cabang BPRS diperlukan sosialisasi pada pemerintah daerah harus dan investor. Ia mengatakan peluang BPRS untuk tumbuh masih besar.
 "BPRS yang dikelola dengan baik menunjukan peningkatan yang luar biasa. Bisa sampai 100 persen," ujar Agus.
Jumlah BPRS saat ini dinilai masih sangat kurang. Idealnya, diperlukan satu BPRS untuk satu Kecamatan. Ia mengatakan BPRS berperan besar dalam inklusi keuangan.
"Masyarakat bawah masih banyak yang belum tersentuh keuangan. Sementara hari ini masih banyak Kecamatan yang belum punya BPRS," ujar dia.
Permodalan, menurutnya, bukan masalah. "Kalau masalah permodalan, kalau didirikan pemerintah kabupaten dan kota tak masalah," ujar dia.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/10/30/mvh9ie-perkembangan-bpr-syariah-stagnan-ini-penyebab-utamanya

Keamanan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada seluruh industri keuangan untuk terus meningkatkan kualitas teknologinya. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko-risiko terjadi yang muncul dari sistem informasi atau lebih sering disebut cyber crime.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan, industri perbankan menjadi salah satu sektor yang terus dituntut untuk memaksimalkan teknologinya mengingat perbankan adalah elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka kondisi ini akan sangat tidak menguntungkan pada saat industri perbankan kami sedang menyiapkan diri dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ungkap Muliaman di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Hal itu menjadi hal yang wajar yang ditekankan OJK sebagai otoritas lembaga keuangan mengingat Indonesia menjadi satu negara yang paling berisiko untuk terjadinya cyber crime. Pernyataan tersebut diambil OJK dari laporan Security Threat 2013.

Selain itu, berdasarkan laporan yang disusun oleh State of The Internet 2013, Indonesia ditempatkan menjadi negara kedua dari lima negara asal serangan cyber crime. Laporan tersebut mencatatkan dalam waktu tiga tahun terakhir telah terjadi 36,6 juta serangan cyber crime.

"Pada tahun 2010 Indonesia pernah mendapat keluhan dari banyak negara dari korban praktik cyber crime yang ditenggarai pelaku orang Indonesia," jelas Muliaman.

Dari statistik tersebut Muliaman menegaskan manajemen bank tidak bisa mengabaikan ancaman yang datang setiap saat dan dalam bentuk yang tidak pernah diduga.

"Satu hal yang mengagetkan kita pelaku cyber crime ini anak-anak usia muda melalui warung internet yang sangat banyak dan sulit dipantau," tutur Muliaman.

Untuk itu, OJK mengaku akan terus meningkatkan sosialisasi dan menekankan kepada industri perbankan untuk selalu merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang Teknologi Informasi (IT) yang berkualitas.

"Meminimalisir risiko dari kejahatan TI antara lain SDM harus berkualitas memadai, sistem pengendalian yang kredibel, review yang berkesinambungan terhadap penerapan TI, selalu update dan berbagi soal fraud," pungkas Muliaman.

Diharapkan OJK bisa di tingkatkan  keamanan untuk mencegah adanya cybercrime

http://bisnis.liputan6.com/read/2049126/ojk-imbau-perbankan-sigap-hadapi-kejahatan-cyber

Perbankan Indonesia

PERBANKAN

Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini terus memegang teguh prinsip resiprokal dalam menerapkan ekspansi industri perbankan.Ini berlaku tidak hanya perbankan asal negara lain yang ingin buka kantor di Indonesia melainkan juga perbankan nasional yang ingin buka kantor di negara lain.

Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah mengungkapkan setidaknya ada beberapa hal yang diutamakan jika perbankan negara lain ingin buka kantor di Indonesia."Ada prinsip resiprokal. Kalau ada satu negara yang sudah ada di sini kita akan memberikan kesempatan kepada negara lain yang belum masuk," kata Halim saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (18/7/2014).

Dengan langkah seperti itu dijelaskan Halim akan lebih adil dalam persaingan industri perbankan terutama dalam rangka merebut pasar di Indonesia.Namun sayangnya, hal itu belum tentu dapat diterapkan oleh negara lain jika perbankan asal Indonesia ingin berkantor di luar negeri.

"Tergantung ketentuan negara sana, bisa apa saja. Yang pasti prinsipnya harus resiprokal, mutual benefit dan mengeja rketertinggalan," jelasnya.Halim menggaris bawahi perbankan Indonesia yang ongn melakukan ekspansi ke luar negeri harus dipastikan memiliki aset dan kemampuan liquiditas yang besar mengingat pasar internasional memiliki pesaing yang banyak.

"Kalau mau akuisisi atau buka cabang di sana bank nya harus baik dan modalnya harus kuat. Sama juga, BI tidak akan terima kalau bank abal-abal dari sana mau masuk," pungkas Halim. (Yas/Nrm) –

Dengan adanya artikel di atas jelas bahwa setiap perbankan asing yang ada di indonesai harus memenuhi syarat dari prinsip resiprokal dalam menerapkan ekspansi industri.

See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2079949/ini-syarat-bank-asing-jika-ingin-buka-kantor-di-ri#sthash.NNwwYyUf.dpuf

INFORMASI PERBANKAN

Arus perdagangan dunia, kenaikan produk domestik bruto ( PDB ) dan pertumbuhan kelas menengah serta teknologi baru akan membantu negara berkembang memperluas pasarnya ke negara maju di tahun-tahun mendatang, menurut laporan yang diterbitkan Deloitte.

Dalam laporan bertajuk "Peluang ekspansi perbankan pasar negara berkembang di pasar internasional" yang dirilis Deloitte Touche Tohmatsu Ltd (Deloitte Global) memberikan pengalaman beroperasi di pasar yang berubah-ubah ini, dikombinasikan dengan pengetahuan tentang perbankan pasar negara berkembang yang disebut siap untuk sukses melakukan ekspansi global ke pasar negara berkembang maju dan lainnya.

Pimpinan Industri Jasa keuangan Deloitte Asia Tenggara Ho Kok Yong mengatakan ada tantangan di tengah optimisme untuk perbankan di Asia Tenggara.

"Perekonomian yang melemah di Amerika Serikat dan Eropa, mitra dagang tradisional dengan Asia membuat negara-negara di Asia Tenggara mencari peluang pasar lebih dekat ke wilayahnya," jelas dia melansir laman Bernama, Rabu (4/6/2014).

Ho menambahkan, peraturan sistem perbankan yang kuat di negara-negara seperti Singapura , Indonesia , Thailand dan Vietnam telah menyebabkan peningkatan daya saing dengan penetrasi perbankan di golongan kedua.

Pimpinan Deloitte Global dalam Bidang Keamanan Perbankan Jim Reichbachhe menilai pasar negara berkembang tak terlalu signifikan dipengaruhi krisis keuangan sehingga mereka masih mampu menghasilkan neraca yang kuat.

"Kekuatan relatif ini memungkinkan bank untuk berinvestasi dalam meraih peluang pertumbuhan dan banyak yang sekarang memanfaatkan kekuatan operasi serta pengetahuan mereka untuk mencari dan memperluas ke pasar baru," kata Reichbachhe seraya menambahkan pasar negara berkembang serinbgkali membatasi peluang ekspansi di sektor bank domestiknya.

"Oleh karena itu bank-bank ini melihat peluang internasional, termasuk transaksi merger dan akuisisi. Mereka menyasar pelanggan ke pasar baru dan warga negara mereka berimigrasi ke negara-negara baru" tambah dia.

Deloitte merupakan perusahaan konsultan keuangan yang memiliki jaringan perusahaan global di lebih dari 150 negara dan wilayah.

Pentingnya teknologi, produk domestik bruto dan pertumbuhan kelas menengah , serta peraturan sistem perbankan yang kuat di negara itu , membuat negara itu maju dan perkembangan perbankan  juga ikut maju.

http://bisnis.liputan6.com/read/2058353/perbankan-negara-berkembang-siap-kuasai-pasar-negara-maju

FAKTOR-FAKTOR KEJAHATAN PERBANKAN INDONESIA

Faktor yang mempengaruhi bisa terjadinya kejahatan dunia perbankan adalah sebagai berikut:

1.   

     1.Kurangnya pengawasan internal, minimnya pengawasan internal dalam lingkungan itu , dan adanya fraud merupakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berada di kalangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

22. Risiko yang tinggi dala industri perbankan dan sistem pengawasan perbankan di indonesia belum berjalan dengan baik

33.  Adanya faktor internal. Pola-pola kejahatan dalam dunia perbankan tidak hanya oleh pihak luar. Seringkali kejahatan ini terbentuk dengan adanya kerjasama antara pihak external dan pihak internal.

Penting bahwa kita harus berhati2 terjun di dunia perbankan .
http://www.anneahira.com/kejahatan-perbankan.htm

Perbankan Asing Yang Semakin Besar

Masalah Perbankan Asing di Indonesia

Upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penggabungan terhadap perbankan pelat merah terganjal dari dukungan pemerintah.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar perekonomian di Indonesia terus maju, seiring tumbuhnya perbankan yang semakin besar.

"Kenapa sih Bank Indonesia harus besar? Kenapa? Ya itu heroiknya, tapi riilnya bank itu harus besar karena ekonomi kita akan terus maju," ucap Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam sebuah perbincangan di Kementerian BUMN, Jakarta.

Lebih lanjut ia jelaskan bahwa, dengan ekonomi yang terus mengalami kemajuan, dengan begitu perusahaan pun akan mengalami hal serupa. Karenanya, dibutuhkan pula perbankan yang besar di Indonesia untuk melayani pertumbuhan tersebut. Ia lantas mengungkap mengapa banyak bank yang tidak besar akhirnya lari ke bank asing.

"Karena perusahaan-perusahaan yang besar kadang-kadang tidak bisa dilayani oleh bank yang tidak besar. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang besar itu lari ke bank asing," serunya.

Maka itu, Dahlan berujar, perbankan di Indonesia harus menjadi perbankan yang besar, setidaknya dapat melayani perusahaan besar tersebut. Salah satu caranya yakni dengan marger atau akuisisi.

"Atau aksi korporasi yang lain, atau ya sudah semua itu tidak usah di setujui, tetapi nanti jangan teriak-teriak kalau suatu saat bank-bank asing di Indonesia semakin besar," tandas pria asal Magetan ini.

http://www.jpnn.com/read/2014/07/18/246878/Jangan-Teriak-Jika-Perbankan-Asing-Tumbuh-Besar-di-Indonesia-

Kejahatan Perbankan Berbasis IT

Kejahatan Perbankan

Ada beberapa kejahatan perbankan bebasis  IT yaitu :

1.SKIMMER

Adalah teknik kejahatan dengan melakkan penangkapan data pada magnetic strip. Teknik ini adalah penggunaan reader sekunder secara fisik r untuk menangkat magnetic yang terdapat di elakang kartu kredit atau kartu debet.

2.Sniffer

Adalah teknik kejahatan dengan cara menangkap paket data yang lalu lalang di jaringan komunikasi, sniffer ini merupakan aplikasi penyerang yang digunakan untuk  mencuri atau menyadap suatu data, ini merupaka kejahatan yang sangat berbahaya , data yang bisa disadapnya adalah data2 pribadi , seperti usernam,password,nomor,identitas dan lainnya

Sniffer inii dapat dicegah dengan cara enskripsi data sebelum dikirim ke internet, penekripsian ini bisa dilakukan dengan menggunakan SSH atau secure shell.

3.Keylogger

merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menangkap yang diketikan keybord komputer.  Keylogger merupakan aplikasi atau software yang dapat mengunci tombol tombol keybord.

4.Phising

Adalah personal information fishing. Merupakan tindakan memeroleh nformasi pribadi seperti userid, pin , nomor rekenin bank , nomor kartu kredit, dan lainnya. Teknik digunakan dengan phising ini adalah : Penggunaan alamat email palsu, membuat situs palsu, membuat hyperlink ke web sites palsu.

5.Typo site

Modus kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat situs yang memiliki nama yang hampir sama dengan situs resminya.

http://www.anneahira.com/kejahatan-perbankan.htm

Lembaga - Lembaga OJK

Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga atau perusahaan jasa keuangan yamg mendukung program kesejahteraan masyarakat  : adalah:

Lembaga atau Perusahaan Penjaminan Kredit

Perusahaan Penjaminan Kredit adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.

Perusahaan Penjaminan Infrastruktur

Perusahaan Penjaminan Infrastruktur adalah persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja sama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Pembentukan LPEI ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

Perusahaan Pegadaian

Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

http://www.ojk.go.id/lembaga-jasa-keuangan-lainnya

Masalah OJK Indonesia

MASALAH OJK

Berikut ini adalah masalah ojk yang ada di indonesia :

Lemahnya pengawasan bank sentral dengan adanya sejumlah kasus perbankan, terus menjadi sorotan publik. Beberapa anggota dewan bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Apalagi kalau bukan gara-gara kasus Bank Century (sekarang PT Bank Mutiara Tbk). Meski pengusutan kasus ini di Pansus Angket DPR belum usai, namun Century menjadi momok yang bisa menjatuhkan wibawa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Tak heran jika sejumlah pihak, termasuk anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK). Undang-undang ini nantinya diyakini akan memperkuat sisi pengawasan bagi institusi keuangan (financial institution). Bahkan, ada yang menyebut, peran BI sebagai pengawas bank, akan tergantikan apabila OJK sudah terbentuk. Makanya, Bank Indonesia seakan cemburu, dan tetap ingin dilibatkan dalam pengawasan bank walaupun OJK sudah terbentuk.

RUU OJK sendiri masuk dalam program legislasi nasional—disingkat Prolegnas tahun 2010. Sekedar informasi, OJK merupakan amanat dari UU Bank Indonesia. Pasal 34 ayat (1) mengatur, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Lembaga pengawasan inilah yang nantinya disebut sebagai OJK.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7d8eb250325/pemerintah-segera-kirimkan-draf-ruu-ojk-ke-dpr